HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance,           W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Articles in Category: Kegiatan Terkini Pengadilan

PENANDATANGAN MoU POSBAKUM 2021

on Jumat, 19 Februari 2021. Posted in Kegiatan Terkini Pengadilan

Pada hari Juma’at, 19 Pebruari 2021, bertempat di ruang sidang Utama pengadilan Negeri Jepara dilaksanakan acara Penandatanganan Memorandum of Understanding ( MoU ) Posbakum Pengadilan Negeri Jepara untuk Tahun 2021.

Penandatanganan Memorandum of Understanding ( MoU ) Posbakum Pengadilan Negeri Jepara dilaksanakan antara Ketua Pengadilan Negeri Jepara Bpk. Danardono, SH dengan Lembaga Pemberi Layanan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara (LKBH Jepara ), yang dihadiri Bpk Bupati Jepara dan segenap Jajaran Forkopinda dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum di wilayah Kabupaten Jepara.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengimplikasikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor : 16 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2014 sebagai bagian dari Pelayanan Publik yang tugas dan Fungsinya antara lain :

  1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hokum ;
  2. Bantuan pembuatan dokumen hokum yang dibutuhkan ;
  3. Penyediaan informasi daftar Organisasi bantuan Hukum sebagaimana dimaksut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan Hukum secara cuma-cuma.

 

SOSIALISASI KEMBANG DESA PN JEPARA

on Jumat, 18 Desember 2020. Posted in Kegiatan Terkini Pengadilan

Laporan Kegiatan  Sosialisasi  kembang  desa (kemitraan Membangun Desa) Pengadilan    

Tinggi Jawa Tengah berkerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jepara:

-          Acara dilaksanakan Pada pukul 09.00 sampai pukul 09.30 adalah Pembukaan dengan acara menyanyikan lagu Indonesia raya, pembacaan doa,  sambutan oleh bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara dalam sambutanya beliau menyebutmelalui sosialisasi ini pihaknya berharap Kembang Desa bisa dikenal oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dan jauh dari Kantor Pengadilan Negeri Jepara terdapat 9 fitur layanan yang dapat diakses dalam Aplikasi Kembang Desa Ini yaitu pendaftaran perkara elektronik, pelayanan surat keterangan, info perkara banding, ijin mengunjungi tahanan, sumber informasi, layanan permohonan narasumber ijin riset, bantuan hukum, layanan komunikasi serta pesan whatsapp. dan Sambutan Bupati Jepara di wakilkan Kepada Sekda kabupaten Jepara sekaligus membuka acara sosialisasi Kembang Desa. Dalam sambutan yang di bacakan Sekda kini Warga tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Jepara untuk memperoleh layanan hukum karena dapat diakses secara individu maupun kantor Kelurahan/Desa di katakan bapak sekda mendengar kata Pengadilan,pada kenyataannya masyarakat cendrung takut datang karena identik dengan kasus hukum bertemu hakim jaksa dan terkait pada pengadilan disamping itu terdapat permasalahan jarak jauh bagi masyarakat  terutama yang  tinggal di plosok. Maka beliau menghimbau agar para camat dan kepala desa untuk menyebarluaskan layanan kembang desa ini

-          Pada pukul 09.30  sampai pukul 11.00 Inti acara Sosialisasi Kembang Desa di Moderatori oleh Ibu veni Mustika E.T.O, SH. MH ( Hakim PN Jepara ) di bagi dua sesi yang pertama di Paparkan oleh Bapak Yuli purnomosidi, SH. MH (Hakim PN Jepara) tentang sekilas tentang Pengadilan Negeri Jepara sebagai Peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dan sesi ke dua Sosialisasi inovasi Kembang desa yang di paparkan oleh bapak Radius Chandra, SH, MH ( Hakim PN Jepara)

-          Pada pukul 11.00 samapai 12.00 dilanjutkan sesi tanya jawab pertanyaan di buka dengan dua sesi. Untuk sesi pertama penanya dari camat Kaliamatan bapak Suherman mengusulkan agar sosialisasi Kembang Desa bisa di sosialisasikan sampai ke Desa Desa  penanya kedua bapak sunaryo Petinggi Bangsri bahwa Kelurahan kalo ada permasalahan hukum selalu telat dengan adanya Kembangdesa ini kelurahan tidak telat dalam mengetahui permasalahan hukum di masyarakat