HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  •  

     


                                                                                                                                                                                                                                    

     

     

     

     

     

                                  
     

     
  •  

     

  •  

    ketuapengadilan
  •  
  •  

  •  

    \"gambar\"
  •  

  •  

  •  

     

  • Permohonan Surat Keterangan Online ( Eraterang )

    Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan surat keterangan, Pengadilan Negeri Jepara memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mengisi permohonan Surat Keterangan secara on-line (eraterang).

    PENDAFTARAN

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jepara

    Masuk SIPP

  • Informasi Perkara Melalui SMS

    Dapatkan informasi mengenai penyelesaian perkara anda melalui SMS, mudah cepat akurat efisien langsung dari handphone anda. Informasi yang dapat diakses melalui SMS mengenai denda tilang, info perkara, jadwal sidang, biaya perkara

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Jepara memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

  • Gugatan Sederhana

    video ini menerangkan tentang informasi tata cara beracara untuk perkara perdata gugatan sederhana.

  • E COURT

    Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court). Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

    Lebih Lanjut

Daftar Denda Tilang

Sejak 11 Januari 2017 pelanggar tilang tidak perlu menghadiri sidang, pembayaran dan pengambilan barang bukti Tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara.

Lihat Daftar Tilang

Jadwal Sidang Hari Ini

gambar jadwal sidang                      Selain dapat dilihat pada SIPP, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik tombol dibawah.

Lihat Jadwal Sidang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

gambar penelusuran perkaraTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Direktori Putusan

gambar one day publishAkses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Jepara yang telah diunggah pada Direktori Putusan MA

Prosedur Pengaduan

pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

Permohonan Informasi

abana

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

bantuanhukumgambar

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jepara


Lebih Lanjut

Pencanangan Zona Integritas

on Sabtu, 06 April 2019. Posted in Berita

Pencanangan Zona Integritas

 

Dalam rangka mendukung Peraturan Presiden (Perpres) 81/2010 tentang desain besar reformasi birokrasi pemerintah. Pada, Selasa (26/3) Pengadilan Negeri (PN) Jepara menyelenggarakan kegiatan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Kantor PN Jepara Kelas IB tersebut, dihadiri oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Forkopimda Jepara di antaranya, Ketua DPRD Junarso, Kapolres AKBP Arif Budiman, Kajari Dwianto Prihartono, Ketua PN Buyung Dwikora, dan Dandim Letkol Czi Fachrudi Hidayat, turut hadir secara langsung pada acara ini.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan yel-yel, pembacaan ikrar bersama oleh hakim dan ASN PN Jepara. Selanjutnya pembacaan piagam ZI oleh Ketua PN Jepara Buyung Dwikora, dilanjutkan dengan penandatanganan bersama piagam pencanangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Dengan ditandatangainya piagam tersebut, seluruh pejabat maupun pegawai PN Jepara telah menyatakan kesiapan, serta mendukung penuh penilaian ZI menuju WBK dan WBBM.

Menurut Buyung Dwikora, penandatanganan tersebut merupakan kesungguhan PN Jepara dalam mengukuhkan diri, sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terlebih Mahkamah Agung (MA) teleh menginstruksikan lembaga peradilan dibawahnya melaksankan dan mengimplementasikan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. “Bahkan di lingkungan Peradilan Umum Dirjen Badilum memberikan target 50 persen dari PN di Indonesia segera merealisasikan ZI menuju WBK dan WBBM,” ujar Ketua PN Jepara.

Lebih lanjut, kegiatan pencangan ZI ini merupakan langkah awal PN Jepara, untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) 52/2014, yakni tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

Prosedur Gugatan Sederhana

design

 

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Lebih Lanjut

Prosedur Mediasi

mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jepara


Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

panjar

Ketua Pengadilan Negeri Jepara telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara


Lebih Lanjut

Relaas Panggilan Umum

downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com